Kajari Karo Dituding Kerap Peras Kepala OPD Terpatahkan, Dua Orang Kadis Gol

KARO - Tudingan massa yang tergabung dalam gerakan masyarakat untuk kemakmuran Karo (GEMUK) terhadap Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Karo, yang katanya sering melakukan pemerasan atau me'86'kan kasus disetiap organisasi perangkat daerah (OPD) lingkungan pemkab, akhirnya 'Terpatahkan'.

Pasalnya, Kamis (21/07/2022) sore sekira pukul 16:30 WIB jelang hari jadi Adhyaksa. Kejaksaan Negeri Karo menetapkan mantan Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga (Kadispora) berinisial RBP serta RT Kepala Dinas Lingkungan Hidup sebagai tersangka kasus korupsi.

Baca juga: Kejari Kab.Bogor Musnahkan Barang Bukti Sitaan Kasus di Tahun 2022

Tanpa basa basi, Kajari Karo Fajar Syahputra SH MH yang beberapa bulan terakhir ini telah 'Terzolimi' dengan tudingan-tudingan 'Receh' yang dialamatkan terhadapnya tidak terbuktikan. Hal itu dibuktikan dengan dijebloskannya dua orang pejabat eselon II Pemkab Karo ke Hotel Prodeo.

"Terkait kerugian negara pada pembangunan GOR sudah dilakukan penghitungan oleh tim ahli yakni kurang lebih Rp.200 juta, " ujar Kasintel IL. Nardo Sitepu. 

Baca juga: Semangat Awal Tahun, Ditlantas Polda Kalteng Cek Kesiapan Ranmor dan Kelengkapan Personel

Dikatakannya, pasal yang dipersangkakan yakni pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 undang-undang Tindak Pidana Korupsi dengan ancaman penjara maksimal 20 tahun penjara. 

"Meskipun begitu, didua kasus ini tidak menutup kemungkinan akan ada tersangka baru, baik dari pemerintahan maupun pihak swasta. Saat ini kami sedang melakukan pengembangan, " sebutnya.

Baca juga: Kejaksaan Agung Periksa 20 Saksi Kasus Korupsi PT. Waskita Karya

Seperti diketahui mantan Kadispora RBP merupakan tersangka kasus korupsi pembangunan gelanggang olahraga (GOR) di Stadion Samura Kabanjahe sebesar Rp.1, 6 Miliar Tahun Anggaran (TA) 2018. 

RBP saat itu merupakan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan juga sebagai Pengguna Anggaran (PA) dalam proyek tersebut, sekaligus Kadispora.

Baca juga: Terdakwa Korupsi Bank Jatim Cabang Batu di Sidang di Pengadilan Tipikor Surabaya

Sedangkan RT saat ini menjabat sebagai Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Ia terjerat kasus ketika menjabat sebagai PPK proyek penataan lingkungan TPU Desa Salit yang dikelola Dinas Perkim sebesar kurang lebih Rp.3 miliar  tahun anggaran (TA) 2019.