Kelola ADD Sesuka Hati, Kades Surbakti Dipaksa Warga Lepas Jabatan

KARO - Akibat sesuka hati mengelola anggaran dana desa (ADD) dan dana desa (DD) yang dikucurkan pemerintah pusat.

Kepala Desa Surbakti, Kecamatan Simpang Empat, Kabupaten Karo, Bahtera Ginting 'dipaksa' untuk melepas jabatannya.

Baca juga: Komnas HAM: Jangan Ada Informasi yang Ditambah-tambah di Masyarakat

Ia dipermalukan warganya sendiri didalam Jambur (Balai) Desa, Senin (26/08-2024) sekira pukul 14:00 WIB.

Kemarahan warga berlanjut hingga, Selasa (27/08-2024) dini hari sekira pukul 02:00 WIB.

Baca juga: Rifqinizamy Karsayuda Ingatkan Urusan Pertanahan yang Belum Selesai Kepada Menteri ATR Baru

Tanpa komando, ratusan warga yang sudah 'muak' dan resah dengan kepemimpinannya, terlihat beramai-ramai menggeruduk Kantor Kepala Desa.

Baca juga: Nurul Arifin: RUU PDP Masih Bahas Mengenai Sanksi

Menurut warga, selama Bahtera Ginting menjabat kepala desa, penggunaan seluruh anggaran tidak transparan.

Seperti contoh kegiatan perkerasan jalan usaha tani (JUT) Juma Tampe-tampe Jeraya dengan pagu anggaran Rp95 juta.

Baca juga: Arsul Sani: Perlu Direvisi, UU KUHAP Masih Berorientasi Proses Beracara yang Usang

"Terkesan asal jadi, karna tidak menggunakan alat berat atau mesin penggilas. Sedangkan di rencana anggaran biaya (RAB), dananya ada, " ujar seorang warga bermarga Surbakti.

Bukan saja itu, tambahnya lagi, sebelumnya warga melalui badan pemusyawaratan desa (BPD) telah melaporkannya ke Unit Tipikor Polres Tanah Karo.

Baca juga: Pencegahan Korupsi Berkelanjutan, KPK Kembali Gelar SPI Mulai 1 Juli 2022

Karena telah ditemukan adanya kelebihan bayar, yang mengakibatkan kerugian negara sebesar Rp200 juta.

"Memang tuntutan ganti rugi (TGR) sebagian sudah dikembalikan kades. Nah, kali ini lagi dia mau buat begitu. Yah kami gak mau, mending diturunkan dari jabatan, " pungkasnya diamini warga lainnya.

Pantauan wartawan, warga dengan tegas mendesak Bahtera Ginting agar segera mengundurkan diri.

Dua lembar kertas yang bertuliskan surat pernyataan pengunduran diri agar diteken kades, telah dibawa warga.

Sehingga, dengan wajah suram dan agak berat hati, akhirnya Bahtera Ginting menandatangani surat pernyataan pengunduran diri dihadapan warga.

Baca juga: Guspardi Gaus: Komisi II Komitmen Selesaikan Alas Hukum Provinsi, Kabupaten dan Kota

Sementara, Ketua BPD Surbakti, Novia Widya Waty br Sinulingga mengatakan, sudah seringkali mengingatkan agar penggunaan dana jangan sembrono.

"Tapi nggak dihiraukannya, dianggap kades sepele, " ujarnya singkat.

Menanggapi hal tersebut, Camat Simpang Empat Binaria Sembiring, Selasa (27/08-2024) membenarkan pengunduran Kades Surbakti.

"Meski begitu, saya juga belum ketemu dengan kepala desa. Hanya saja surat itu sudah saya lihat di FB yang diposting warga, " sebutnya melalui WhatsApp.

Dikatakannya, pengunduran kepala desa secara resmi ada mekanisme atau aturan. Surat pengunduran diri harus diusulkan pihak BPD melalui camat nanti diteruskan ke bupati.

Baca juga: Sufmi Dasco Apresiasi Keterbukaan Polri Kirim 136 Personel Terlibat Narkoba ke Brimob

(Anita Theresia Manua)